Sukses

Ketua PGRI Jateng Soroti Kebijakan Sekolah Daring Sementara, Ini Katanya

Liputan6.com, Jateng - Adanya kebijakan yang akan menghentikan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mendapatkan beberapa perhatian. Salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Semarang selaku salah satu daerah yang akan menghentikan secara sementara PTM, agar bisa lebih adaptif untuk memutuskan aturan pembelajaran bagi sektor pendidik.

Hal ini menyikapi langkah Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang resmi mengalihkan PTM menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang dimulai dari hari ini, Senin (7/2/2022).

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi mengatakan, pihaknya menghargai kebijakan yang telah diambil oleh kepala daerah. Akan tetapi ia meminta, sikap adaptif harus lebih ditekankan sebelum mengambil suatu keputusan. 

Menurutnya, vaksinasi jadi salah satu penentu untuk mempertimbangkan pelaksanaan sekolah secara PTM ataukah PJJ.

"Semarang kan vaksinasinya bagus. Masyarakat umum sudah di atas 80 persen, lansia di atas 70 persen, anak usia 6 tahun ke atas juga hampir 100 persen. Dari sisi itu Kota Semarang relatif aman. Jadi saya tegaskan, bukan masalah menolak, tapi pemkot harus lebih adaptif. kalau Pak Wali (Hendrar Prihadi) bisa menjelaskan ini (kembali PJJ), ya kenapa tidak, pasti kita dukung. Kta hanya perlu penjelasan saja," Kata Muhdi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/2/2022).

Muhdi menjelaskan, penghentian PTM saat kasus naik dan dibukanya kembali saat kasus melandai adalah langkah yang tepat. Namun, saat ini yang harus ditambah sebagai penentuan kebijakan adalah akumulasi vaksin.

"Selain itu, orang tua bisa memilih untuk PTM atau PJJ, kemudian kalau bisa jangan gegabah 100 persen. Mulai dulu 50 persen. Langkah itu kan bisa digunakan untuk hati-hati selama menangani pembelajaran di masa pandemi," jelas dia.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Evaluasi Segera

Muhdi menyarankan, setelah berjalan selama satu minggu kegiatan peralihan PTM ke PJJ ini dapat segera dievaluasi. Hal ini agar pekan kedua bisa diputuskan apakah PJJ dilanjutkan atau kembali PTM.

"Kalau saat ini sudah diputuskan begitu segera dievaluasi untuk satu minggu ke depan. Agar (PTM) bisa segera dilakukan kembali. Tapi tadi, dimulai dulu dari 50 persen. Jangan langsung ambil 100 persen," pungkas dia.

Muhdi menambahkan, sampai saat ini tidak ada temuan kasus klaster sekolah. Hal ini menunjukkan penanganan kasus Covid-19 setiap sekolah bisa ditangani dengan benar.

"Kasus (sekolah) sangat kecil, nyari tidak ada klaster. Kemudian maaf, kalau memang ada, itu bukan sumber dari sekolah. Itu dari orang tua yang berpergian atau anak itu sendiri yang memiliki kegiatan di luar sekolah. Jadi seharusnya sudah clear tidak ada masalah," imbuh dia.

 

 

3 dari 3 halaman

Tanggapan Ketua IDI Jateng

Secara terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah, Djoko Handojo mengatakan penghentian PTM secara sementara ini menjadi salah satu antisipasi lonjakan Covid-19 varian Omicron. Dia menilai kebijakan tersebut tepat, akan tetapi ia juga meminta untuk diiringi kesadaran masyarakat atas pentingnya protokol kesehatan.

"Betul sekali ada peningkatan kasus di Jateng. Kalau virusnya diam saja yang bergerak manusianya. Sehingga pentingnya prokes untuk kembali diketatkan. Percuma kalau PJJ tapi murid tetap berpergian di luar rumah sehingga juga penting pengawasan dari orang tua murid untuk menjaga anaknya tidak berpergian ataupun mengajak pergi," pungkas Djoko, saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Liputan6 pada Sabtu kemarin (5/2/2022).

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS