Sukses

Benarkah BPJS Kesehatan jadi Syarat Mengurus SIM dan STNK?

Liputan6.com, Semarang- Belakangan ini banyak beredar kabar soal persyaratan mengurus surat izin mengemudi (SIM) hingga surat tanda nomor kendaraan (STNK) menggunakan BPJS Kesehatan.

Ada yang menyebut kabar tersebut hoax belaka, ada juga yang menyebutnya bahwa hal tersebut memang benar.

Mana yang benar? Berikut penjelasannya?

 

Lincah Banget, Pemotor Skuter Lewati Semua Rintangan Ujian SIM

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 4 halaman

Ternyata benar BPJS Kesehatan jadi syarat SIM dan STNK

Ternyata informasi tentang BPJS Kesehatan menjadi syarat mengurus SIM dan STNK memang benar adanya.

Hal tersebut dipertegas melalui pernyataan kepolisian. Salah satunya disampaikan Kasat Lantas Polres Pati AKP Adis Dani Darta S.I.K., M.H. Ia membenarkan aturan pembuatan dan memperpanjang SIM wajib menyertakan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Namun, aturan tersebut belum berlaku hingga saat ini. Dan pihaknya berusaha terus mensosialisasikannya kepada masyarakat.

3 dari 4 halaman

Masih Tahap Sosialisasi

Polres Pati, dan mungkin kepolisian di daerah lain saat ini sedang gencar mensosialisasikan aturan tersebut.

Satlantas Polres Pati sendiri sudah mensosialisasikan aturan tersebut melalui media sosial dan imbauan kepada masyarakat.

“Walau belum diberlakukan, kami mengajak masyarakat dipersiapkan, jadi ketika diberlakukan masyarakat tidak kaget lagi,” ujarnya dikutip dari tribratanews.jateng.polri.go.id

4 dari 4 halaman

Dasar Hukum yang Dipakai

Pemerintah akan menetapkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.