Sukses

Jateng Kolaborasikan Kelembagaan dan Pembiayaan, Terobosan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jawa tengah lakukan Kolaborasi Kelembagaan dan pembiayaan, sebagai upaya terobosan jateng dalam penanggulangan kemiskinan.

Liputan6.com, Semarang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lakukan kolaborasi kelembagaan dan pembiayaan, sebagai upaya terobosan Jateng dalam penanggulangan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno Saat Rapat Koordinasi Sinergitas dan Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan, Selasa (05/04/2022) di Kantor Bappeda Jawa Tengah.

Menurut Sumarno, pihaknya sudah menerapkan program satu desa satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Kampus guna menekan angka kemiskinan secara bersama-sama. Saat ini Jawa Tengah mengalami kenaikan angka kemiskinan di atas yang sudah ditentukan pemerintah pusat

Program tersebut juga sudah tertuang pada, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.

"Sehingga perlu dilakukan kombinasi antara kelembagaan dan pembiayaan, yaitu dengan satu OPD/kampus/BUMN/BUMD bisa mengampu satu desa dampingan serta dilakukan peran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagai wujub implekasi dari perda Provinsi Jawa tengah Nomor 2 Tahun 2017," kata Sumarno

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sudah Empat Tahun

Sumarno juga menjelaskan, bahwa program Satu (OPD)/BUMN/BUMD/Kampus dampingi satu desa sudah berjalan selama 4 tahun. Atas program tersebut, dia menyampaikan sudah berhasil mendampingi ratusan desa di Jawa Tengah.

"Di Jawa Tengah sudah berjalan selama 4 tahun dari tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2022 dengan total desa dampingan 244 desa," jelasnya.

Dengan sudah berjalannya program tersebut, ia menyampaikan akan tetap melanjutkan program tersebut, hingga bisa memperkecil angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

"Tentu program ini tetap kita lanjutkan dan telah direplikasi oleh 13 kabupaten, di antaranya Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Blora, Pati, Pekalongan, Magelang, Jepara, Temanggung, Rembang, Purbalingga, dan Brebes," tuturnya.

Melihat hasil yang cukup memuaskan, Sumarno mengapresiasi kepada teman kabupaten/kota yang sudah dengan baik melakukan program tersebut. Ia juga berpesan kepada kabupaten ataupun kota yang belum bisa secara maksimal menerapkan program tersebut, untuk bisa segara melakukan program itu.

Dengan adanya program tersebut, ia juga berharap bisa memaksimalkan program itu, guna mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Di tahun 2024 untuk kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah sesuai dengan yang dicanangkan bapak presiden sebar 0 persen," tuturnya.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi segala usaha pemerintah Provinsi Jateng maupun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sampai saat ini, masih berkerja keras menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan TKPK kabupaten daerah yang sampai saat ini masih berkerja keras untuk menekan angka kemiskinan," ucap Taj Yasin.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.